Dukungan Akan Proklamasi.
Karena disebabkan oleh sulitnya komunikasi dan penyegelan radio oleh Jepang
membuat Proklamasi Kemerdekaan tidak banyak diketahui oleh daerah-daerah yang ada
di Indonesia. Tetapi bagitu diketahui, banyak tokoh-tokoh di daerah menyatakan
dukungannya terhadap Proklamasi. Dukungan itu banyak diwujudkan dengan
pembentukan pemerintahan dan KNI setempat, dukungan juga banyak dikatakan oleh
para pegawai Indonesia yang dahulu bekerja di jawatan Pemerintahan Pendudukan
Jepang. 30 Agustus 1945 dengan disertai anggota polisi para pegawai ini melakukan
konferensi di Jakarta, dalam konferensi tersebut mereka menyatakan diri sebagai
pegawai dan polisi Indonesia. Sejak saat itu pulalah mereka mulai mengambil
alih kantor pemerintahan dari Jepang.
Sedangkan masyarakat umum menyatakan
dukungannya dengan bentuk rapat-rapat raksasa, salah satu dukungannya pada
tanggal 19 September 1945 di lapangan Ikada yang direncanakan oleh komite Van
Aksi. Tujuannya tidak lain adalah agar para pemimpin pemerintahan berbicara
langsung dengan rakyat.Rencana penyelenggaraan rapat raksasa dilakukan dengan
dua cara yaitu persiapan pengerahan massa dan penyampaian rencana tersebut
kepada Presiden dan Wakilnya. Pada prinsipnya pemerintah menyetujui hal tersebut,
yang menjadi masalah adalah bagaimana sikap penguasa Jepang setelah mereka
menyerah dan menjadi alat Sekutu. Masalah yang sulit ini lalu diangkat dalam
sidang kabinet, sidang yang berlangsung sampai dini hari inipun tidak
menghasilkan keputusan. Sidang yang dilanjutkan pada pukul 10 pagi yang juga
dihadiri oleh para pemuda yang siap mendengarkan pidato dari
pemimpin-pemimpinnya, menjadi tegang karena banyaknya pasukan bersenjata Jepang.
Akhirnya, sidang memutuskan agar para pemimpin datang dan berhadapan langsung
dengan massa untuk meminta mereka mematuhi perintah-perintahnya, selanjutnya
mereka dibubarkan. Rapat raksasa 19 September 1945 adalah manivestasi pertama
dari kewibawaan pemerintah Republik Indonesia pada rakyatnya. Meskipun hanya
satu menit tetapi hal tersebut telah memberikan kepercayaan kepada rakyat akan
potensinya sendiri.
Perebutan Kekuasaan dan Senjata,
beberapa daerah di Indonesia terjadi perebutan kekuasaan baik dengan cara
kekerasan maupun diplomasi. Banyak para pegawai Jepang dirumahkan, dilarang
memasuki kantor-kantor mereka. Salah satunya adalah peristiwa diSurabaya selama
bulan September terjadi perebutan sejata di Arsenal Don Bosco, perebutan markas
pertahanan Jawa Timur, pangkalan Angkatan Laut Ujung dan markas-markas tentara
Jepang serta pabrik yang ada di seluruh kota.Selain itu perebutan kekuasaan
juga terjadi di beberapa daerah atau kota besar yang ada di Indonesia.
Menyusun Kekuatan Pertahanan dan
Keamanan, pada bagian depan pembahasan makalah ini. 22 Agustus 1945 PPKI
mengambil keputusan untuk membentuk BKR yang merupakan perubahan dari keputusan
yang diambil sebelumnya, mengenai pembentukan tentara kebangsaan, BKR bertugas
sebagai penjaga keamanan umum di daerah dibawah koordinasi KNI setempat. Hal
itupun disahkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 23 Agustus 1945, sebagian
para pemuda tidak puas dengan dibentuknya BKR. Para pemuda yang pada zaman
Jepang mempunyai sumbangsih pada proses Proklamasi, menginginkan pembentukan
tentara nasional. Tetapi akhirnya hal itu ditolak oleh pemerintah, maka dari
itu mereka membentuk sebuah badan yang dinamakan Komite Van Aksi dibawah
piminan Adam Malik, Soekarni, Chairul Saleh, dan lain-lain. Badan-badan yang
bernaung dibawah Komite Van Aksi adalah:
a)
API;
b)
Bara;
c)
BBI;
d)
KRIS;
e)
PIM;
f)
Hizbullah;
g)
Sabilillah, dll.
Setelah
mengalami tindakan provokatif dan agresif, oleh pasukan Belanda yang
dikeluarkan tentara Sekutu dari tawanan Jepang, akhirnya pemerintah RI
menyadari bahwa sebuah tentara reguler sangat dibutuhkan dalam mempertahankan
kemerdekaan. Sejak itulah pembentukan badan keamanan mulai dilakukan,
berkembangnya kekuatan pertahanan dan keamana yang begitu cepat membutuhkan
satu pemimpin yang kuat dan berwibawa untuk mengatasi masalah yang ada.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar